STANDAR PELAYANAN KEBIDANAN (SPK)

A. Definisi

      Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) adalah rumusan tentang penampilan atau nilai diinginkan yang mampu dicapai, berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan yaitu standar pelayanan kebidanan yang menjadi tanggung jawab profesi bidan dalam sistem pelayanan yang bertujuan untuk meningkatan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat (Depkes RI, 2001: 53).

Program Keluarga Berencana (KB) dan Alat Kontrasepsi Spiral (IUD)

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan berbagai jenis masalah. Masalah utama yang dihadapi di Indonesia adalah dibidang kependudukan yang masih tingginya pertumbuhan penduduk. Keadaan penduduk yang demikian telah mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk semakin besar usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Pemerintah terus berupaya untuk menekan laju pertumbuhan dengan Program Keluarga Berencana.

Kewenangan Bidan Menurut IBI

Wewenang bidan menurut IBI:

1. Pemberian kewenangan lebih luas kepada bidan dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kegawatan obstetric dan neonatal kepada setiap ibu hamil / bersalin, nifas dan bayi baru lahir ( 0 – 28 hari ) agar penanganan atau pertolongan pertama sebelum rujukan dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu
2. Dalam menjalankan kewenangan yang diberikan bidan harus :
1. Melaksanakan tugas kewenangan sesuai dengan standar profesi
2. Memiliki keterampilan dan kemampuan untuk tindakan yang dilakukannya
3. Mematuhi dan melaksanakan protap yang berlaku di wilayahnya
4. Bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan dan berupaya secara optimal dengan mengutamakan keselamatan yang diberikan ibu dan bayi atau janin
3. Pelayanan kebidanan kepada wanita oleh bidan meliputi pelayanan pada masa pranikah termasuk remaja puteri, pra hamil, kehamilan, persalinan, nifas, menyusui dan masa antara kehamilan ( periode interval )